Kuasa hukum Alizar (Jinggo) L ,Jhon Situmorang Meminta Kepastian hukum Terkait Jual beli Tanah Dan Bangunan.

Kota Metro--(Sakilanews)

Kuasa Hukum Alizar Jinggo, John L Situmorang Law Enforcement Agency meminta kepastian hukum atas laporannya terkait dugaan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. 

Alizar melalui kuasa hukumnya melaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke SPKT Polsek Metro Pusat, Polres Metro tertanggal 27 Oktober 2020 yang lalu dengan nomor : LP/675/B/X/2020/LPG/Res Metro/Sek Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP oleh terlapor F.

Kuasa Hukum Alizar Jinggo, John L Situmorang,S.H., M.H , didampingi Mangembang Hutasoit, S.H , Irianto Simanjuntak,.S.H dan Paulina Chrysanti, S.H mengatakan bahwa, Menurut Pelapor,  laporan Polisinya dirasakan terlalu lama  tanpa ada  kepastian hukum. Masa sudah lewat dua tahun, satu bulan namun belum ada tersangka dalam perkara ini,  padahal saksi dan bukti sudah diserahkan pelapor kepada penyidik sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

“Mulai dari Lidik lalu naik menjadi Sidik tentu tahap selanjutnya adalah menetapkan tersangka. Namun, faktanya belum sampai  ke tahap penetapan tersangka. Padahal gelar perkara sudah dilakukan di Polsek Metro Pusat, Polres maupun di Polda Lampung,” ucap John L Situmorang dalam keterangan tertulis yang diterima Analisis.co.id, Kamis, (01/12/2022). 

Menurut John L Situmorang Kuasa Hukum Alizar Jinggo, Sejak perkara naik menjadi Sidik. Maka penyidik sejatinya telah memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga JPU sudah memberikan petunjuk sejak dari awal.

“Adapun bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,” ungkapnya. 

“Kami selaku kuasa hukum pelapor, Sdr Alizar meminta Penyidik Reskrim Polsek Metro, Polres Metro maupun JPU Kejari Metro untuk fokus kepada tindakan terlapor, dkk dimana  telah menjual barang atau rumah yang bukan seluruhnya miliknya oleh terlapor sebagaimana iklan broadcast yang mereka buat sendiri,” sambungya. 

Lebih Lanjut dikatakannya, Hal ini tentu membawa dampak kerugian materiil kepada klien kami karena dirinya merasa ditipu oleh penjual sebagaimana yang dijanjikan. 

“Oleh karena merasa ditipu maka klien kami melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP  pada tanggal 27 Oktober 2020 di Polsek Metro, Kota Metro, Lampung,” tuturnya. 

Ia menambahkan, Sejatinya laporan klien kami sudah beberapa kali di gelar baik Polsek Metro Pusat sendiri,  di Polres Metro maupun di Dirkrimum Polda Lampung dan hasil gelar tetap melanjutkan Penyidikan dan selanjutnya Penetapan Tersangka.

“Mekanisme gelar menurut hemat kami sudah tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena telah melalui mekanisme yang benar maka perkara ini sangat mempertaruhkan nama baik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Lampung dalam menangani perkara pidana,” tandasnya.

Dikesempatan yang sama, menurut Paulina Chrysanti, S.H selaku kuasa hukum pelapor, dalam waktu dekat ini akan melakukan Indentifikasi terlebih dahulu terhadap perkara ini agar  mengetahui mengapa perkara ini begitu lambat setelah itu barulah dapat menentukan sikap dan selanjutnya akan mengambil langkah hukum.

“Kami selaku kuasa hukum pelapor, Sdr Alizar meminta Polres Metro maupun JPU Kejari Metro untuk fokus ketindak pelapor menjual bangunan rumah dan tanah yang bukan seluruhnya miliknya,”

pintanya. 

Lebih lanjut, Paulina Chrysanti mengatakan, apakah perlu meminta Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  melakukan gelar bersama sehingga perkara ini menjadi terang benderang atau  harus  melakukan upaya hukum  lain berupa Prapid.

Lanjut dia, “Apakah harus menyurati  Mabes Polri atau Kejaksaan  Agung tergantung hasil Indentifikasi,” tanya Paulina. 

Sementara itu, Alizar Jinggo pihaknya mengatakan bahwa, menjual rumah dan tanah hak milik orang lain apakah tidak masuk dalam kategori tindak pidana ?? 

Lalu, ia pun bertanya lagi, menjual rumah & tanah tidak sesuai dengan akte otentik apakah masuk dalam kategori tindak pidana ?? 

Dalam hal ini Alizar yang menjadi dasar  ditawarkan kepada pihaknya yakni berdasarkan broadcast atau Iklan tawaran Luas Bangunan Rumah 9x22 M persegi = 198 Meter persegi. Namun, yang ada di sertifikat hanya 99 Meter Persegi. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi untuk diminta keterangan mengenai laporan LP/675/B/X/2020/LPG/Res Metro/Sek Metro Pusat, Polres Metro, Kasi Humas

Polres Metro menyampaikan bahwa, 

“Sabar ya mas ditanyain dulu,” singkatnya. 

Namun, hingga saat ini pihaknya pun belum dapat memberikan jawaban maupun balasan melalui pesan Whatsapp(Rahmat Tim)

Bagikan Artikel ini